Peranan UKM dalam perkenomian Indonesia

Asean sepakat perkuat UKM

06 May 2011

JAKARTA: Para menteri negara anggota Asean Economic Community (AEC) sepakat untuk memperkuat usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai dukungan agar sektor ini dapat memenuhi standar yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang bertindak sebagai pimpinan Preparatory Meeting of Asean Economic Ministers (AEM) menyatakan penguatan UKM menjadi penting saat ini.

"Setiap negara anggota perlu memperkuat dan memaksimalkan potensi UKM. Pemberian fasilitas dan perlakukan khusus kepada UKM perlu dilakukan untuk mempercepat integrasi ekonomi Asean," katanya dalam Sidang AEM di Jakarta, hari ini.

Delegasi negara anggota menyepakati masalah itu dan mengakui pemberian fasilitas kepada UKM mendesak dilakukan.

Mari menyatakan perlu adanya kerja sama antarnegara Asean sehingga dapat berkontribusi perekonomian kawasan regional. Pada rapat tersebut disepakati bahwa masalah ini akan didetailkan kembali pada ajang pertemuan Asean Economic Ministry Meeting pada Agustus mendatang.

Dia menambahkan ada delapan hal yang perlu difokuskan dalam pengembangan sektor UKM se-Asean. Pertama, mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk penguatan UKM. Kedua, meningkatkan standar bisnis. Ketiga, membangun sistem informasi, keempat, inisiasi program khusus untuk UKM, dan kelima, penyediaan modal.

Keenam, membentuk penasehat bisnis dan jasa manajemen keuangan, ketujuh, memperkuat kerjasama antar UKM se-Asean. "Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan integrasi UKM dalam jaringan produk regional Asean," katanya

Peran UKM Sangat Besar dalam Selamatkan Perekonomian Bangsa

Sabtu, 30 April 2005 16:15
Kapanlagi.com - Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997, kata Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Suryo B.Sulisto,MBA.

"UKM lah yang justru dapat tetap survive dan bertahan sedangkan perusahaan - perusahaan besar yang begitu luar biasanya mendapat dukungan dari pemerintah masa lalu ternyata tidak mampu menghadapi krisis bahkan banyak yang collapse dan berguguran," katanya pada Musyawarah Daerah VI HIPPI Propinsi Jateng di Hotel Pandanaran, Semarang, Sabtu.
Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini, katanya.
"Namun kiranya perlu kita bertanya sudah sejauh manakah langkah-langkah dan upaya-upaya pemerintah tersebut telah memperlihatkan hasil yang nyata didalam membawa dan menempatkan UKM kita pada taraf yang mapan, sehat dan kuat? juga, sampai sejauh manakah sudah dicapai tingkat daya saing UKM kita di dalam percaturan perekonomian di tingkat nasional, regional maupun global?," katanya.
Menurut dia, sungguh sangat ironis, bahwa perusahaan konglomerat di masa itu yang diberi hak monopoli ternyata mereka pun terbukti kropos dan amburadul sehingga harus mendapatkan bantuan untuk dapat bertahan dan suvive kembali.
"Adalah fakta yang kita semua ketahui bahwa ratusan trilyun harus ditanggung rakyat untuk menyelamatkan bank-bank swasta yang saat inipun masih membebani APBN kita untuk pembayaran bunga bond rekap mereka," katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara.
Ia menjelaskan, di negara-negara majupun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan daripada negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil menengah mereka menjadi sangat sehat dan kuat.
"Kebijakan yang kami maksudkan adalah tidak saja yang berkenaan dengan masalah akses permodalan atau pendanaan, tetapi juga dukungan pada akses pasar, dukungan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna," ujarnya.
Ia menegaskan, sebagai usaha kecil yang ikut didalam pembangunan perekonomian bangsa, UKM harus menjalin kerjasama bisnis secara profesional, bersih, transparan dan bertanggung jawab dengan pemerintah daerah, pusat maupun negara luar .
Oleh karena itu sebagai pengusaha dan juga anggota HIPPI diharapkan untuk tidak terlibat dalam praktek-praktek yang tidak terpuji seperti penyelundupan, penjarahan hutan, penggelapan pajak dan lain sebagainya, lanjut dia.


*sumber:-http://www.bisnis.com/ekonomi/mikro-ukm/22825-asean-sepakat-perkuat-ukm
               -http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/nasional/peran-ukm-sangat-besar-dalam-selamatkan perekonomian-bangsa-hnoplfp.html

Pengaruh PDB terhadap Inflasi di Thailand

Pendapatan = jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

dan, Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator

CPI (consumer price index) atau indeks harga konsumen adalah adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (household).

salah satu dari berbagai macam penyebab inflasi yang meliputi tarikan permintaan dan desakan produksi, juga termasuk di dalamnya kenaikan upah/gaji, yang berarti juga kenaikan PDB negara. jika gaji para pegawai naik di sebuah negara, maka otomatis harga-harga barang produksi pun akan mengkikuti tren tersebut dan mengakibatkan terjadinya inflasi. sebagai contoh, PDB Thailand pada kuarter ketiga 2010 adalah 2.490 dan CPI nya 110,49, sedangkan pada kuarter keempat PDB naik menjadi 2.581,5 dan CPI nya pun naik menjadi 112,01